Siskopatuh (Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji Khusus) adalah sistem pelaporan umrah yang kini dikelola Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj). Lewat sistem ini, PPIU mendaftarkan paket, lalu melaporkan data jemaah, visa, tiket, rekening penampungan, serta realisasi keberangkatan dan kepulangan. Per Oktober 2026, portalnya berjudul "Sistem Pengawasan Umrah", dan login-nya hanya untuk PPIU.
Siskopatuh tidak sama dengan software travel yang dipakai kantor untuk bekerja sehari-hari. Siskopatuh adalah tempat PPIU menyampaikan laporan penyelenggaraan umrah kepada Kemenhaj. Menurut ANTARA (29 September 2026), ada 3.631 PPIU yang terdaftar di Siskopatuh.
Fungsi Siskopatuh bagi PPIU
Fungsi Siskopatuh bagi PPIU adalah mendaftarkan paket umrah dan melaporkan jemaah, visa, tiket, rekening penampungan, serta realisasi perjalanan kepada Kemenhaj. Menurut manual resmi "Panduan SISKOPATUH Pelaporan Umrah PPIU" (diakses Oktober 2026), menu utamanya sebagai berikut.
- Paket: jadwal dan rute berangkat, hotel, rute pulang, serta petugasnya.
- Pendaftaran ("Pelaporan Jamaah"): form data jemaah, template unggah, dan fitur Export Excel.
- Pelaporan Visa: laporan visa jemaah.
- Tiket: isian nomor tiket dan nomor visa.
- Realisasi: lima tab, yaitu Petugas, Keberangkatan, Hotel, Kepulangan, dan Pelaporan Kasus.
- Petugas: data petugas travel.
- Rekening Penampungan: laporan rekening penampungan dana jemaah.
Dasar hukum dan tenggat lapor
Kewajiban lapor PPIU diatur Peraturan Menteri Haji dan Umrah Nomor 4 Tahun 2025 (Permenhaj 4/2025) dan UU 8/2019 sebagaimana diubah UU 6/2023. Per Oktober 2026, tenggatnya sebagai berikut.
| Kapan | Apa yang dilaporkan | Dasar |
|---|---|---|
| Paling lambat 3 hari kerja setiap menerima setoran | Jemaah yang menyetor BPIU: identitas dan status lunas atau belum lunas | Permenhaj 4/2025 Pasal 54 |
| Paling lambat 3 hari kerja sejak polis terbit | Asuransi jemaah, termasuk nama asuradur dan nomor polis | Permenhaj 4/2025 Pasal 55 |
| Sebelum keberangkatan | Pembukaan rekening penampungan, jemaah yang sudah menyetor BPIU, asuransi, tiket pesawat pulang-pergi, dan nomor visa | Permenhaj 4/2025 Pasal 52 |
| Saat tiba di Arab Saudi dan saat akan pulang | Laporan kepada Perwakilan RI di Arab Saudi | UU 8/2019 Pasal 94 ayat (1) huruf f |
| Paling lambat 10 hari setelah tiba di tanah air | Laporan kepada Menteri | UU 8/2019 Pasal 94 ayat (1) huruf g |
Perlu dicatat, Pasal 52 Permenhaj 4/2025 menyebut salurannya "Sistem Informasi Kementerian", bukan Siskopatuh. Dalam praktik untuk umrah, sistem itu adalah Siskopatuh; ini kesimpulan dari manual resmi dan berita pemblokiran, bukan bunyi pasal. UU 8/2019 sendiri tidak menyebut saluran untuk laporan saat tiba, akan pulang, dan setelah pulang.
Laporan setoran yang tepat waktu bergantung pada catatan cicilan yang rapi di kantor. Caranya ada di cara mencatat cicilan jemaah.
Ini informasi umum, bukan nasihat hukum. Bila ragu, konsultasikan dengan ahli hukum.
Alur singkat di Siskopatuh
Berdasarkan susunan menu dan batasan di manual yang sama, alurnya kira-kira seperti ini:
- Buat paket.
- Masukkan data jemaah lewat form atau template unggah.
- Ubah status paket menjadi "Siap Berangkat".
- Isi nomor tiket dan nomor visa di menu Tiket.
- Unduh kartu jemaah.
- Isi menu Realisasi.
Manual halaman 27 memuat tiga batasan. Nomor tiket hanya bisa diinput setelah status paket "Siap Berangkat". Setelah status itu, data paket dan jemaah tidak bisa diubah lagi. Kartu jemaah baru bisa diunduh bila pelunasan, nomor visa, dan nomor polis asuransi sudah lengkap.
Karena itu, cocokkan nama dan nomor paspor dengan dokumen fisik sebelum mengubah status.
Agar data mudah dipindahkan, susun kolom di kantor mengikuti template Excel data jemaah.
Bila akses Siskopatuh diblokir
Menurut Peraturan Menteri Haji dan Umrah Nomor 2 Tahun 2026 Pasal 54, PPIU yang tidak menyampaikan laporan wajib dikenai teguran tertulis. Contohnya laporan setoran, asuransi, rekening penampungan, atau laporan setelah pulang. Bila PPIU mendapat rekomendasi pembekuan perizinan berusaha, Menteri dapat memblokir akses Sistem Informasi Kementerian selama 180 hari kalender sampai rekomendasi sanksinya dipenuhi (Pasal 58).
Pemblokiran juga terjadi dalam praktik. Menurut detikHikmah (18 September 2026), Kemenhaj memblokir akses Siskopatuh beberapa travel umrah. ANTARA (2 September 2026) juga memberitakan pemblokiran travel pada awal bulan itu.
Praktik yang lebih aman adalah menunjuk satu penanggung jawab laporan dan mencatat setiap tenggat di kalender kantor.
Siskopatuh, Siskohat, dan Satu Haji
Tiga nama ini mirip, tetapi fungsinya berbeda.
- Siskohat adalah sistem data haji menurut UU 8/2019 naskah asli. UU 14/2025 kemudian mengganti definisinya dengan istilah "Sistem Informasi Kementerian".
- Satu Haji adalah aplikasi Kemenhaj tempat masyarakat mengecek PPIU berizin, lewat menu "Penyelenggara Umrah (PPIU)" (Kompas TV, 2 Juli 2026).
- Siskopatuh adalah sistem tempat PPIU melaporkan paket, jemaah, dan perjalanannya.
Pertanyaan yang sering muncul
Siskopatuh singkatan dari apa?
Siskopatuh singkatan dari Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji Khusus. Nama lengkap ini tercantum di halaman awal manual resmi Siskopatuh.
Bisakah jemaah mengecek datanya di Siskopatuh?
Per Oktober 2026, belum ditemukan fitur bagi jemaah untuk mengecek datanya di Siskopatuh. Login portalnya hanya untuk PPIU. Untuk memastikan sebuah travel berizin, jemaah bisa memakai aplikasi Satu Haji.
Apakah software travel bisa langsung mengirim data ke Siskopatuh?
Per Oktober 2026, belum ada jalur resmi yang terverifikasi bagi software travel untuk mengirim data langsung ke Siskopatuh. Tidak ditemukan pengumuman resmi tentang akses sistem (API) untuk itu. Manual menyediakan template unggah data jemaah, jadi pastikan software Anda bisa mengekspor file yang cocok dengan template itu. Di KelolaUmroh, admin bisa mengekspor manifest Siskopatuh berformat .xlsm, lalu mengunggahnya sendiri. Kriteria lainnya ada di daftar periksa memilih software travel.



