PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah) adalah biro perjalanan wisata yang memiliki perizinan berusaha untuk menyelenggarakan perjalanan ibadah umrah. PIHK (Penyelenggara Ibadah Haji Khusus) adalah badan hukum yang memiliki perizinan berusaha untuk melaksanakan ibadah haji khusus. Definisi keduanya tercantum dalam UU 14/2025. Intinya, PPIU menjual umrah, sedangkan PIHK menjual haji khusus dan wajib sudah memegang izin PPIU.
UU 14/2025, yang diundangkan 4 September 2025, juga mengenal tiga jalur umrah: melalui PPIU, secara mandiri, atau melalui Menteri. Bedanya umrah mandiri dengan umrah lewat travel berizin dibahas di umrah mandiri dan PPIU. Artikel ini fokus pada izin penyelenggaranya, per November 2026.
Siapa yang memberi dan mencabut izin
Izin PPIU dan PIHK termasuk perizinan berusaha sektor keagamaan dalam sistem perizinan berbasis risiko. Dasarnya PP 28/2025 dan Peraturan Menteri Haji dan Umrah Nomor 2 Tahun 2026 (PMHU 2/2026). Per November 2026, izin ini berada di bawah Kementerian Haji dan Umrah. PMHU 2/2026 mencabut Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2021 yang sebelumnya mengatur standar usaha ini.
Istilahnya pun berubah. Naskah awal UU 8/2019 menyebut "izin dari Menteri". Sejak UU 6/2023, frasanya menjadi "Perizinan Berusaha".
Pencabutan izin PPIU dilakukan Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Menurut PMHU 2/2026, pencabutan itu berbentuk surat keputusan dan dilakukan pada Sistem OSS atau Sistem Informasi Kementerian.
Beda PPIU dan PIHK
Beda utamanya ada pada layanan dan syarat izin: PPIU menyelenggarakan umrah, sedangkan PIHK melaksanakan haji khusus dan wajib memegang izin PPIU. Syarat di tabel diambil dari PMHU 2/2026, sedangkan batas kuota haji khusus dari Permenhaj 4/2025. Isinya bukan daftar syarat yang lengkap.
| Aspek | PPIU | PIHK |
|---|---|---|
| Layanan yang dijual | Perjalanan ibadah umrah | Ibadah haji khusus, dalam kuota haji khusus yang ditetapkan Menteri |
| Bentuk dan rekam jejak | Biro perjalanan wisata (KBLI 79121) yang sudah berusaha minimal 1 tahun | Badan hukum pemegang izin PPIU yang beroperasi minimal 3 tahun, atau sudah memberangkatkan minimal 1.000 jemaah umrah |
| Sertifikat | Sertifikat standar usaha | Sertifikat standar usaha PPIU dari Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang terakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) |
| Modal | Tidak ada angka modal di PMHU 2/2026 | Modal setor dan saldo minimal Rp1,25 miliar; kas minimal 25% dari setoran jemaah |
| Syarat yang sama | Pemilik WNI beragama Islam, laporan keuangan diaudit dengan opini wajar tanpa pengecualian (WTP), kantor milik sendiri atau sewa minimal 5 tahun, rekomendasi Kanwil, dan jaminan bank | Sama dengan PPIU |
Undang-undang juga mensyaratkan calon PIHK terdaftar sebagai PPIU yang terakreditasi. Ketentuan ini ada di UU 8/2019 sebagaimana diubah UU 6/2023. Sebagai gambaran skala, kuota haji khusus 1447 H tercatat 16.573 jemaah menurut Kementerian Haji dan Umrah yang dikutip CNBC Indonesia (16 Januari 2026).
Karena wajib memegang izin PPIU, PIHK pada dasarnya juga dapat menyelenggarakan umrah. Pasal yang menyatakannya secara tegas belum ditemukan.
Baik PPIU maupun PIHK, kantornya tetap harus mencatat data jemaah, pembayaran, dan agen dengan rapi. Fungsi sistem untuk itu dijelaskan di apa itu software travel umrah.
Cara cek travel umrah berizin
Dari pengalaman saya di pemasaran travel, "apakah travelnya PPIU?" termasuk tiga pertanyaan yang paling sering diajukan calon jemaah. Jawabannya bisa dicek di aplikasi Satu Haji. Menurut Kompas TV (2 Juli 2026), langkahnya sebagai berikut:
- Buka menu Layanan.
- Pilih Umrah & Haji Khusus.
- Pilih Penyelenggara Umrah (PPIU).
- Cari nama travel, atau saring menurut provinsi.
Hasilnya menampilkan nomor dan tanggal SK, nilai akreditasi, dan status. Tampilan aplikasi bisa berubah, jadi cocokkan dengan versi terbaru. Untuk PIHK, tanyakan nomor izinnya, lalu cek ke Kementerian Haji dan Umrah.
Bila bertindak sebagai PPIU tanpa izin
UU 8/2019 Pasal 115 melarang setiap orang yang tanpa hak bertindak sebagai PPIU mengumpulkan dan/atau memberangkatkan jemaah umrah. Ancaman pidananya ada di Pasal 122, yang diubah oleh UU 14/2025. Per November 2026, ancamannya penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak kategori VI.
Per November 2026, pasal pidana ini sedang diuji di Mahkamah Konstitusi. Status perkaranya dirangkum di artikel umrah mandiri.
Bagi travel, praktik yang lebih aman cukup sederhana. Agen menjual atas nama PPIU, dan setoran jemaah masuk ke rekening penampungan PPIU, bukan rekening pribadi agen. Aturan kerja agen dibahas di cara merekrut agen, sedangkan risikonya di cara menghitung komisi agen.
Ini informasi umum, bukan nasihat hukum. Untuk kasus tertentu, konsultasikan dengan ahli hukum atau Kanwil setempat.
Pertanyaan yang sering muncul
PPIU singkatan dari apa?
PPIU adalah singkatan dari Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah. Pasangannya, PIHK, adalah singkatan dari Penyelenggara Ibadah Haji Khusus. Keduanya istilah resmi dalam UU 8/2019, yang antara lain diubah dengan UU 14/2025.
Apakah PIHK boleh memberangkatkan umrah?
Pada dasarnya bisa, karena PMHU 2/2026 mensyaratkan PIHK memiliki izin PPIU. Ini kesimpulan dari syarat izinnya, bukan bunyi pasal yang tegas.
Berapa jumlah PPIU di Indonesia?
Per September 2026, ada 3.631 PPIU yang terdaftar di Siskopatuh, menurut Kementerian Haji dan Umrah yang dikutip ANTARA (29 September 2026). Sekitar setengahnya berstatus tidak aktif. Untuk travel tertentu, status terbarunya lebih tepat dicek di Satu Haji.



