Komisi agen umroh dihitung per jamaah yang mendaftar lewat agen tersebut, dalam bentuk nominal tetap atau persentase dari harga paket. Bila ada leader atau upline, bagiannya juga diambil dari penjualan nyata timnya. Total semua komisi tidak boleh melebihi margin paket, yaitu harga jual dikurangi biaya pokok paket. Komisi sebaiknya cair setelah jamaah lunas, lalu dipotong pajak sesuai status agen.
Rumusnya sederhana. Masalah biasanya muncul ketika angka komisi hanya tersimpan di kepala admin atau tersebar di beberapa file Excel. Agen lalu sulit memastikan berapa haknya dan kapan uangnya cair. Dari situ, keraguan mudah tumbuh, dan semangat menjual ikut turun.
Saya bekerja di bagian pemasaran sebuah travel umroh sejak 2022. Pengalaman saya, agen paling semangat menjual ketika kantor travel terbuka soal informasi. Di travel tempat saya bekerja, belum pernah ada sengketa komisi agen. Karena itu, panduan ini berfokus pada pencegahan: aturan yang jelas sejak awal, dicatat terbuka, dan bisa dicek agen sendiri.
Semua angka hitungan di bawah adalah angka ilustrasi, bukan standar industri. Angka komisi dari travel lain disebut sebagai kebijakan masing-masing travel, lengkap dengan tautan sumbernya.
Dua cara menetapkan komisi agen: nominal tetap atau persentase
Ada dua cara dasar menetapkan komisi. Komisi nominal tetap memberi jumlah rupiah yang sama untuk setiap jamaah. Komisi persentase mengikuti harga paket, sehingga paket yang lebih mahal menghasilkan komisi lebih besar.
| Aspek | Nominal tetap per jamaah | Persentase dari harga paket |
|---|---|---|
| Cara hitung | Nominal × jumlah jamaah | Persentase × harga paket × jumlah jamaah |
| Kelebihan | Mudah dijelaskan ke agen dan mudah dicek | Ikut menyesuaikan saat harga paket berubah |
| Kekurangan | Perlu ditinjau ulang setiap kali harga atau biaya pokok berubah | Komisi ikut naik saat harga naik karena biaya pokok, padahal margin belum tentu naik |
| Cocok untuk | Travel dengan beberapa paket yang harganya berdekatan | Travel dengan rentang paket lebar, misalnya reguler sampai VIP |
Sebagian travel memakai model ketiga, yaitu selisih harga: agen menjual di atas harga yang ia setorkan ke kantor. Artikel ini membahas dua model pertama, karena keduanya lebih mudah dikendalikan kantor.
Berapa angka yang wajar? Tidak ada standar resmi. Beberapa travel memublikasikan angka komisi agennya, misalnya:
- Rp500.000 sampai Rp1.000.000 per jamaah, tergantung tingkat peran agen (kebijakan keagenan sebuah travel).
- Rp750.000 per jamaah, dibayar setelah jamaah lunas (program agen afiliasi sebuah travel).
- Rp1.000.000 per jamaah setelah lunas (formulir pendaftaran agen sebuah travel).
- Rp2.000.000 per jamaah yang berangkat, dengan akad ujrah (artikel sebuah travel, 11 Oktober 2025).
- 3–7% dari harga paket, sebagai kisaran yang disebut dalam panduan menjadi agen dari sebuah travel (26 Mei 2026).
Angka-angka itu adalah kebijakan masing-masing travel, bukan patokan industri. Angka yang cocok untuk satu travel belum tentu cocok untuk travel lain, karena harga dan biaya pokoknya berbeda. Karena itu, jangan menyalin angka komisi travel lain sebelum Anda menghitung margin sendiri.
Langkah 1: Hitung margin paket sebagai batas atas komisi
Mulailah dari margin, bukan dari angka komisi travel lain. Margin adalah harga jual paket dikurangi biaya pokok, yaitu biaya untuk memberangkatkan satu jamaah. Biaya pokok mencakup komponen seperti tiket, hotel, visa, dan layanan di Tanah Suci.
Aturannya satu: total komisi semua tingkat harus berada di bawah margin. Sebaiknya jauh di bawahnya, karena margin juga menanggung biaya kantor, pemasaran, dan risiko perubahan harga hotel atau kurs.
Contoh yang dipakai sampai akhir artikel ini (angka ilustrasi):
- Harga jual paket: Rp30.000.000
- Biaya pokok paket: Rp27.000.000
- Margin per jamaah: Rp30.000.000 − Rp27.000.000 = Rp3.000.000
Artinya, seluruh komisi untuk satu jamaah, dari agen penjual sampai tingkat paling atas, harus kurang dari Rp3.000.000. Bila margin paket Anda berbeda per jadwal keberangkatan, hitung batasnya per jadwal.
Langkah 2: Hitung komisi agen yang menjual
Agen penjual adalah orang yang mendaftarkan jamaah. Wajar bila ia mendapat bagian terbesar, karena ia yang mencari, meyakinkan, dan mendampingi jamaah sampai lunas.
Lanjutan contoh (angka ilustrasi): agen penjual mendapat Rp1.000.000 per jamaah. Bila Anda memakai persentase, 3% dari Rp30.000.000 menghasilkan Rp900.000. Keduanya masih jauh di bawah margin Rp3.000.000.
Tentukan juga jamaah mana yang tidak menghasilkan komisi. Contohnya, sebuah travel tidak memberi komisi untuk jamaah anak berusia 12 tahun ke bawah. Anda juga perlu memutuskan apakah tour leader atau muthawwif yang terdaftar dalam rombongan menghasilkan komisi.
Apa pun keputusannya, tulis pengecualian ini di perjanjian keagenan. Agen yang tahu aturannya sejak awal tidak kaget saat jamaah tertentu tidak menghasilkan komisi.
Langkah 3: Hitung komisi leader tim (berjenjang) dari penjualan nyata
Dalam skema berjenjang, leader atau upline mendapat bagian dari penjualan agen di bawahnya. Prinsipnya tegas: leader mendapat komisi hanya ketika timnya menjual paket kepada jamaah yang membayar. Merekrut agen semata tidak menghasilkan komisi.
Lanjutan contoh dengan tiga tingkat (angka ilustrasi):
| Tingkat | Peran | Komisi per jamaah | Porsi dari margin Rp3.000.000 |
|---|---|---|---|
| 1 | Agen penjual | Rp1.000.000 | 33,3% |
| 2 | Leader langsung | Rp300.000 | 10% |
| 3 | Koordinator wilayah | Rp200.000 | 6,7% |
| Total komisi | Rp1.500.000 | 50% | |
| Sisa margin untuk kantor | Rp1.500.000 | 50% |
Separuh margin menjadi komisi tiga tingkat. Separuh lagi tetap di kantor untuk biaya operasional, pemasaran, dan keuntungan. Bila tambahan satu tingkat membuat total komisi mendekati margin, skemanya perlu ditinjau ulang.
Bila leader mendaftarkan jamaah sendiri, leader dihitung sebagai agen penjual dan menerima Rp1.000.000 (angka ilustrasi). Untuk transaksi itu tidak ada agen di bawahnya, sehingga jatah satu tingkat tidak terpakai. Tentukan di perjanjian apakah jatah itu kembali ke kantor atau naik ke tingkat di atasnya.
Pagu tim. Anda juga bisa memberi leader keleluasaan mengatur jatah komisi tim langsungnya. Syaratnya, total tetap di bawah pagu dari kantor, misalnya Rp1.300.000 untuk agen dan leader (angka ilustrasi).
Langkah 4: Tentukan kapan komisi dicairkan
Ada tiga pilihan waktu pencairan:
- Saat DP. Agen cepat menerima uang. Namun, bila jamaah batal sebelum lunas, komisi sudah keluar dan harus ditagih kembali.
- Saat lunas. Dana jamaah sudah masuk penuh, sehingga risiko komisi harus ditagih kembali jauh lebih kecil. Komisi tetap ditransfer dari rekening operasional travel, bukan dari rekening penampungan dana jamaah.
- Setelah berangkat. Risiko kantor paling kecil, tetapi agen bisa menunggu berbulan-bulan sejak jamaah mendaftar.
Pilihan yang paling seimbang adalah setelah jamaah lunas. Beberapa travel menuliskan kebijakan serupa, seperti pada halaman keagenan sebuah travel, program afiliasi travel lain, dan sebuah formulir pendaftaran agen. Ada juga travel yang mencairkan bertahap per produk: umroh saat lunas, sedangkan haji khusus dalam dua tahap.
Agar agen bisa mengikuti prosesnya, beri setiap komisi status yang jelas:
- Pending: jamaah sudah mendaftar lewat agen, tetapi belum lunas.
- Siap cair: jamaah sudah lunas, dan komisi menunggu jadwal pembayaran.
- Cair: komisi sudah ditransfer setelah dipotong pajak.
Bila jamaah batal atau pindah jadwal
Komisi yang belum cair sebaiknya mengikuti jamaahnya. Bila jamaah batal, komisinya ikut dibatalkan. Bila jamaah pindah jadwal, komisinya pindah ke jadwal baru dan tetap menunggu jamaah lunas.
Kasus yang lebih sulit adalah komisi yang sudah cair, lalu jamaah batal dan meminta pengembalian dana. Sepakati sejak awal apakah agen mengembalikan komisi itu atau komisinya dipotong dari pencairan berikutnya. Bila pajaknya sudah dipotong, sesuaikan juga bukti potongnya bersama konsultan pajak. Tulis aturan ini di perjanjian keagenan sebelum kasus pertama terjadi.
Langkah 5: Potong pajak sebelum komisi dibayar
Komisi adalah penghasilan bagi agen. Kantor travel sebagai pihak yang membayar wajib memotong pajaknya, lalu menerbitkan bukti potong. Jenis pajaknya bergantung pada status agen.
Agen orang pribadi: PPh Pasal 21
Agen perorangan yang bukan pegawai Anda dipotong PPh Pasal 21. Dasar pemotongannya adalah 50% dari komisi bruto, dikalikan tarif Pasal 17 UU PPh. Ketentuannya diatur dalam PMK 168/2023.
Sejak 2024, penghitungan PPh 21 untuk bukan pegawai tidak lagi kumulatif. Artinya, setiap pembayaran komisi dihitung sendiri, tidak dijumlahkan dengan komisi bulan-bulan sebelumnya. Tarif efektif rata-rata (TER) yang dipakai untuk pegawai tidak berlaku untuk bukan pegawai.
Contoh (angka ilustrasi): komisi agen penjual Rp1.000.000 × 50% × 5% = Rp25.000. Agen menerima Rp975.000 beserta bukti potong.
Tarif 5% adalah lapisan terendah tarif Pasal 17. Pemotongan dihitung per pembayaran, sehingga komisi yang besar dalam satu kali bayar bisa terkena lapisan tarif yang lebih tinggi. Potongan ini menjadi kredit pajak bagi agen, dan pajak akhirnya dihitung ulang di SPT Tahunan agen.
Agen berbentuk badan: PPh Pasal 23
Bila agen Anda berbentuk badan usaha, misalnya CV atau PT, komisinya dipotong PPh Pasal 23 sebesar 2% sebagai imbalan jasa perantara atau keagenan. Dasarnya PMK 141/2015 (ringkasan DJPb). Bila agen badan tidak memiliki NPWP, tarifnya lebih tinggi. Perlakuannya bisa berbeda bila agen badan memakai skema PPh final UMKM, jadi tanyakan ke konsultan pajak.
Bagian ini gambaran umum, bukan nasihat pajak. Konsultasikan skema komisi Anda dengan konsultan pajak, terutama bila jumlah agen Anda banyak atau ada agen berbentuk badan.
Kapan sistem agen berjenjang menjadi masalah
Istilah "berjenjang" sering dikaitkan dengan skema bermasalah. Penyebabnya, ada skema yang menghasilkan uang dari rekrutmen atau setoran jamaah baru, bukan dari penjualan nyata. Skema seperti itu berisiko hukum dan sudah ditindak regulator.
Pada September 2026, Kementerian Haji dan Umrah memblokir akses Siskopatuh sebuah PPIU yang diduga menjalankan skema ponzi (CNN Indonesia, 18 September 2026). Sejak 2025, urusan umroh berpindah dari Kementerian Agama ke Kementerian Haji dan Umrah.
Risiko kedua menyangkut agen. UU 8/2019 sebagaimana diubah terakhir dengan UU 14/2025 melarang pihak tanpa izin bertindak sebagai PPIU dengan mengumpulkan atau memberangkatkan jamaah. Pelanggarnya terancam pidana. Agen yang menerima setoran ke rekening pribadi atau berjualan atas nama sendiri berisiko dianggap melanggar ketentuan ini.
Ketentuan tersebut sedang diuji di Mahkamah Konstitusi per Oktober 2026. Sementara itu, Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Sumatera Barat menegaskan, "Kalau izin travelnya A, maka harus menggunakan atribut travel A" (Kompas, 1 Oktober 2026).
Bagaimana dengan larangan "sistem berjenjang" yang sering dikutip? Larangan itu diumumkan Kementerian Agama pada 2018, bersamaan dengan terbitnya PMA Nomor 8 Tahun 2018 (Hukumonline, 2018). PMA tersebut kini sudah dicabut.
Penelusuran atas teks peraturan haji dan umroh yang berlaku per Oktober 2026 tidak menemukan pasal yang menyebut "sistem berjenjang" atau MLM (multi-level marketing) secara eksplisit. Itu bukan berarti semua skema berjenjang aman. Risiko di atas tetap berlaku, dan aturan bisa berubah.
Risikonya jauh lebih kecil bila tiga syarat ini terpenuhi:
- setiap agen menjual atas nama dan atribut travel berizin;
- jamaah membayar langsung ke rekening resmi travel;
- komisi hanya lahir dari jamaah yang membayar.
Sebelum skema diberlakukan, konsultasikan ke Kanwil Kementerian Haji dan Umrah setempat.
Sebagai pembanding dari sisi syariah, ada Fatwa DSN-MUI Nomor 75/DSN-MUI/VII/2009 tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS). Menurut penjelasan anggota DSN-MUI di Republika (2018), kriterianya antara lain:
- produk yang dijual nyata dan halal;
- harga tidak dinaikkan secara berlebihan;
- komisi berasal dari prestasi penjualan nyata;
- bonus jelas dan sesuai target yang disepakati;
- akadnya jelas, misalnya ujrah, ju'alah, atau wakalah bil ujrah.
Dari rujukan di atas dan praktik yang dibahas di artikel ini, perbedaannya bisa dirangkum seperti ini:
| Tanda bahaya | Skema yang sehat |
|---|---|
| Agen membayar biaya pendaftaran yang menjadi sumber bonus | Agen bergabung tanpa biaya pendaftaran |
| Bonus dihitung dari jumlah agen yang direkrut | Komisi hanya dari jamaah yang benar-benar membayar |
| Komisi dibayar dari setoran jamaah baru | Komisi dihitung dari margin paket jamaah itu sendiri dan cair setelah ia lunas |
| Ada janji penghasilan pasif tanpa menjual | Penghasilan bergantung pada penjualan agen dan timnya |
| Agen menerima setoran jamaah ke rekening pribadi | Jamaah membayar langsung ke rekening resmi travel |
| Agen berjualan dengan nama atau brosur sendiri | Agen memakai nama, atribut, dan nomor izin travel |
| Aturan komisi hanya disampaikan lisan | Aturan tertulis dalam perjanjian keagenan |
Catat komisi secara terbuka supaya agen percaya
Rumus yang adil belum cukup bila agen tidak bisa melihat hasilnya. Keterbukaan inilah yang, dari pengalaman saya, membuat agen tetap semangat menjual.
Dulu, agen di travel tempat saya bekerja harus menghubungi admin kantor untuk tahu sisa kursi dan harga terbaru. Status komisi sebaiknya tidak bernasib sama. Bila agen harus bertanya setiap kali, admin terbebani dan agen mudah ragu.
Praktik pencatatan yang membantu:
- Rekap per jamaah: nama jamaah, agen penjual, tingkat di atasnya, nominal tiap tingkat, dan status komisi.
- Slip komisi setiap pencairan: komisi bruto, potongan pajak, dan jumlah yang diterima.
- Bukti potong pajak untuk setiap agen yang dipotong.
- Perjanjian keagenan tertulis: besaran komisi, waktu cair, pengecualian, serta aturan jamaah batal atau pindah jadwal.
Bila rekap ini mulai sulit dijaga di Excel, sistem bisa mengambil alih hitungannya. Di KelolaUmroh, kantor menyusun tabel tier komisi per jenis paket. Komisi tercatat otomatis untuk agen yang mendaftarkan jamaah, sebesar angka tier agen itu, dan tidak bisa melebihi margin paket. Pengaturannya ada di ERP Pusat Kendali.
Komisi baru berstatus siap cair setelah jamaah lunas. Bila jamaah batal, komisinya ikut dibatalkan. Agen melihat tier dan status komisinya sendiri di Portal Agen, tanpa perlu bertanya ke admin. Anda bisa melihat contohnya dengan data fiktif di akun demo.
Pertanyaan yang sering muncul
Berapa komisi agen umroh per jamaah?
Tidak ada standar resmi. Contoh yang dipublikasikan beberapa travel berkisar Rp500.000–Rp2.000.000 per jamaah, atau 3–7% dari harga paket (sumbernya di bagian "Dua cara menetapkan komisi agen" di atas). Mulailah dari margin paket Anda, lalu tetapkan angka yang masih menyisakan ruang untuk biaya kantor.
Bolehkah komisi dibayar saat jamaah baru membayar DP?
Boleh, bila itu kebijakan travel Anda dan tertulis di perjanjian. Risikonya, bila jamaah batal sebelum lunas, komisi sudah keluar dan harus ditagih kembali. Mencairkan setelah lunas lebih aman bagi kantor dan lebih mudah dijelaskan ke agen.
Apakah komisi agen umroh kena pajak?
Ya. Agen perorangan yang bukan pegawai dipotong PPh Pasal 21, sedangkan agen berbentuk badan dipotong PPh Pasal 23. Kantor travel memotong, menyetor, dan menerbitkan bukti potong. Untuk kasus Anda, pastikan ke konsultan pajak.
Apakah sistem agen berjenjang dilarang?
Skema yang memberi bonus dari rekrutmen atau dari setoran jamaah baru tetap berisiko hukum, dan sebuah PPIU yang diduga menjalankannya sudah diblokir Kementerian Haji dan Umrah. Agen juga harus menjual atas nama travel berizin. Larangan "sistem berjenjang" yang diumumkan Kementerian Agama pada 2018 menyertai PMA 8/2018, yang kini sudah dicabut. Per Oktober 2026, penelusuran teks peraturan haji dan umroh yang berlaku tidak menemukan pasal yang menyebut istilah itu secara eksplisit. Konsultasikan skema Anda ke Kanwil Kementerian Haji dan Umrah setempat.
Daftar periksa sebelum menetapkan komisi agen
Sebelum skema komisi berlaku, pastikan enam hal ini:
- Margin per paket sudah dihitung, dan total komisi semua tingkat berada jauh di bawahnya.
- Komisi agen penjual sudah ditetapkan, termasuk jamaah yang tidak menghasilkan komisi.
- Komisi leader dan koordinator hanya berasal dari jamaah yang membayar, bukan dari rekrutmen.
- Komisi cair setelah jamaah lunas, dengan aturan tertulis untuk jamaah batal atau pindah jadwal.
- Pajak dipotong sesuai status agen, dan setiap agen menerima bukti potong.
- Semua aturan di atas tertulis dalam perjanjian keagenan yang ditandatangani kedua pihak.
Mulailah dari satu paket. Hitung marginnya, isi tabel seperti contoh Langkah 3, lalu tunjukkan hasilnya ke agen Anda sebelum skema berlaku.




